Berita Terkait

• Foto Panas Beredar Lagi, Nikita Mirzani Syok0

Berita Populer

• Es Teler, Sejarahmu Dulu dan Kini bagaimana cerita
• Memalukan! Bu Guru di AS Bercinta dengan 4 Muridnya
• 3 Cewek K-Pop Paling Hot Jalan Bersama
• Usai Bertempur, banyak Tentara Israel Hilang di Jalur Gaza
• Bos Amazon Temukan Mesin Apollo 11
• 7 Efek Buruk dari Konsumsi Obat Tidur
• Foto Bugil Pangeran Harry Beredar
• Israel, Tumor yang Harus Dihancurkan dari Muka Bumi
• Inggris Bela Serangan Roket Hamas ke israel
• Fatima Nabil, Presenter TV Berjilbab Pertama di Mesir

Rusia - Pengadilan Rusia memvonis penjara dua tahun personel band Pussy Riot karena menyanyikan lagu anti Presiden Vladimir Putin.

Pengadilan menetapkan tiga anggota band itu bersalah melakukan 'hooliganisme' dengan motivasi agama.
 
Hakim Marina Syrova mengatakan para anggota band "secara berhati-hati merencanakan" nyanyian mereka tanggal 21 Februari lalu di dalam katedral di Moskow. "Tolokonnikova, Alyokhina dan Samutsevich melakukan "hooliganisme" -- dengan kata lain pelanggaran berat ketertiban umum," kata Syrova.

"Pengadilan menyatakan mereka bersalah. Pengadilan meraih putusan berdasarkan kesaksian terdakwa sendiri dan bukti lain," tambahnya.

Jaksa menuntut hukuman tiga tahun penjara atas tiga anggota band itu.

Para pendukung band itu melakukan protes di sejumlah tempat di Moskow.  Keamanan ketat pun diterapkan dan sejumlah jalan ditutup.

Pussy Riot mengecam kasus tersebut yang mereka katakan diorganisir Putin.

Buat Marah Gereja

Sejumah selebriti termasuk bintang pop Amerika, Madonna, menyerukan agar mereka dibebaskan.

Ketiga anggota band itu mengatakan "doa punk" mereka adalah tindak politik untuk memprotes gereja ortodoks Rusia yang mendukung Presiden Putin.

Dalam penampilan seronok mereka di dekat altar mereka meminta Bunda Maria untuk "menggeser Putin".

Nyanyian mereka membuat marah gereja Ortodoks dan ketua gereka Kirill menyebutkan penampilan itu sama saja dengan penghujatan agama. Namun sejumlah warga Rusia menganggap kasus itu sebagai upaya pemerintah membungkam kritikan.